Rabu, 30 Maret 2011

Kebutuhan Pendanaan Picu Obligasi Korporasi



Kenaikan Harga Komoditas dan Kondisi Global Berpeluang Tekan Pasar

Walaupun kondisi global dan kenaikan harga komoditas semakin tak terkendali, namun prospek pasar surat utang (obligasi) korporasi di Indonesia diperkirakan masih akan tetap stabil dan bertumbuh dengan positif. Pertumbuhan ekomomi nasional yang relatif tinggi, dan kebutuhan perusahaan akan pendanaan yang besar turut menjadi pemicu bagi pasar penerbitan obligasi ditahun 2011.

Terlebih jika melihat fluktuasi pergerakan bursa saham domestik, dan akan dinaikkannya tingkat suku bunga acuan (BI Rate) ke level 7 persen, tentunya akan membuat investor sedikit mengalihkan (switching) portofolio investasinya ke instrumen yang beresiko lebih rendah, dan surat utang dinilai menjadi salah satu instrumen yang menarik dibandingkan produk perbankan.

Investor Asing Serbu Pasar Negara Berkembang



Sektor Komoditas dan Pertambangan Diminati, Telekomunikasi dan Manufaktur Dihindari

Meningkatnya kepemilikan asing dalam instrumen efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepekan terakhir, kembali menunjukkan jika pasar negara berkembang (emerging market) merupakan negara tujuan investasi yang kini paling diminati.

Kondisi global yang tengah melambat, dan selisih nilai mata uang (kurs) yang begitu lebar menjadi daya tarik tambahan bagi investor asing yang umumnya lebih toleran terhadap instrumen investasi yang beresiko tinggi.

Selasa, 29 Maret 2011

UBS Securities Luncurkan Sistem Perdagangan Saham Algoritma



Otoritas Bursa Tetap Akan Perketat Kriteria dan Pengawasan Algoritma

UBS Securities meluncurkan perdagangan saham berbasis algoritma demi untuk meningkatkan kemampuan sistem transaksi nasabahnya dalam melakukan pemesanan (order) secara langsung tanpa melalui perantara perdagangan saham, dan melengkapi layanan Direct Market Access (DMA) yang telah ada.

Head of Direct Execution Services UBS Asia Pasifik, Yang Xia mengatakan, dengan bertumbuhnya minat terhadap pasar di Indonesia, UBS mendapat peningkatan permintaan dari nasabah atas akses terhadap produk-produk perdagangan berbasis algoritma untuk meningkatkan interaksi nasabah dengan likuiditas pasar.

MNC Skyvision Tawarkan Saham Perdana



PT Global Mediacom Tbk menargetkan pelepasan saham perdana, atau Initial Public Offering (IPO) terhadap anak usahanya PT MNC Skyvision pada semester kedua tahun ini. Perseroan rencananya akan melepas 20 persen hingga 30 persen sahamnya kepada publik.

Presiden Direktur Global Mediacom Harry Tanoesoedibjo mengatakan, langkah penawaran umum saham perdana ini dilakukan untuk ekspansi sayap bisnis di industri televisi berbayar, namun kami masih belum tahu berapa dana yang akan berhasil dihimpun,” tutur Harry, di Jakarta, Selasa (29\3).

Bursa Saham Domestik Telah Menerima Fatwa Syariah



Mekanisme Perdagangan Saham Halal, Pangsa Pasar BEI Diharapkan Membesar

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerima fatwa syariah untuk mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa saham domestik. Sertifikasi yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) itu telah diterima pada 8 Maret 2011, dan sedianya akan dipublikasikan saat peluncuran indeks syariah terbaru, yang rencananya akan dilakukan pertengahan April 2011.

Direktur Pengembangan BEI, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pemberian fatwa syariah tersebut tidak terlepas karena mekanisme perdagangan saham kita yang telah memenuhi kaidah-kaidah syariah. Hal ini sesuai dengan unsur perdagangan pada umumnya yang menganut falsafah berkelanjutan (continous option).

Perusahaan Sektor Riil Tunggu Pasar Kondusif



Pasar Saham Perdana Masih Didominasi Perusahaan Sektor Jasa

Ketidakpastian kondisi global membuat minat perusahaan sektor riil untuk mencatatkan saham perdana menjadi minim. Terbukti, hingga akhir kuartal pertama, pasar penawaran umum saham perdana masih di dominasi oleh perusahaan yang bergerak disektor jasa.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), belum ada satu pun perusahaan di sektor riil yang mendaftarkan diri untuk melakukan pelepasan sahamnya kepada publik.

“Belum lagi jika melihat kondisi perdagangan saham di pasar domestik yang fluktuatif. Tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi sektor yang rentan terhadap situasi ekonomi politik tersebut,” ujar Nico Omer Jonkcheere Vice President Research Valbury Asia Securities, di Jakarta, Senin (28/3).

Disisi lain, Bapepam-LK masih melihat ini sebagai sesuatu yang wajar. Karena, perusahaan yang bergerak disektor riil umumnya banyak masuk ke pasar modal di semester kedua, atau tatkala perdagangan saham sedang dalam kondisi menanjak.

“Mungkin perhitungannya pemodal akan masuk ke sektor jasa terlebih dahulu. Setelah mendapatkan uang (keuntungan) dari sana, baru mereka membiayainya untuk kegiatan di sektor riil. Dengan asumsi, mereka akan masuk dikala pasar sudah jauh lebih stabil,” ungkap Anis Baridwan Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam-LK, di Jakarta, Senin (28/3).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya fakta jika enam perusahaan yang telah dan akan mencatatkan saham perdananya dikuartal satu dan dua 2011 seluruhnya bergerak disektor riil. Mulai dari PT Megapolitan Development Tbk, PT Martina Berto Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk yang telah mencatatkan saham di BEI, ataupun PT Mitrabahtera Segara Segara Sejati Tbk, PT Sejahteraraya Anugrahjaya dan PT Jaya Agra Wattie,  yang sedianya akan masuk ke pasar dikuartal dua.

Direktur Utama Bahana Securities, Eko Yuliantoro mengatakan, fenomena ini disebabkan karena kondisi pasar yang belum stabil, sehingga memberikan sentimen negatif dan membuat minat investor untuk bertransaksi menjadi turun.

“Sehingga, calon perusahaan tercatat (emiten) juga menurunkan minatnya untuk mencari pendanaan melalui pasar saham. Ditambah lagi, kebutuhan akan pendanaan bagi perusahaan juga belum terlalu mendesak,” tutur Eko, di Jakarta, Senin (28/3).

Meski begitu, pelaku pasar tetap optimis jika pasar Initial Publik Offering (IPO) di bursa saham Indonesia akan kembali marak. Hal itu akan terjadi ketika kondisi regional mulai membaik. Sejauh ini, pihaknya juga telah menerima dua mandat penawaran umum saham perdana, yang keduanya berasal dari perusahaan di sektor jasa.

“Namun saat ini belum bisa kami beritahukan detilnya seperti apa. Saat ini kami masih menunggu kejelasan lebih lanjutm dan kemungkinan pada bulan depan baru akan kita publish kepada khalayak umum,” tutup Eko.

Ayyi Achmad Hidayah


Tabel
Realisasi dan Proyeksi IPO
2011


No
Perusahaan
Sektor
Waktu
1
PT Megapolitan Development Tbk
Jasa dan Properti
Januari
2
PT Martina Berto Tbk
Jasa dan Manufaktur  
Januari
3
PT Garuda Indonesia Tbk
Jasa Penerbangan
Februari
4
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Jasa Pelayaran
April
5
PT Sejahteraraya Anugrahjaya
Jasa Pengelola Rumah Sakit
April
6
PT Jaya Agra Wattie
Jasa dan Perdagangan
Mei

Sumber: Koran Jakarta

Persaingan Bisnis Pemeringkatan Efek Menjadi Kian Ketat



Penundaan Momentum Membuat Potensi Bisnisnya Semakin Terbatas

Persaingan dalam bisnis pemeringkatan efek kini menjadi semakin ketat. Tertundanya momentum penawaran umum saham perdana, dan banyaknya perusahaan yang mengaji ulang rencananya untuk menerbitkan emisi efek menjadi dua faktor yang membuat lembaga pemeringkat bekerja keras untuk memperebutkannya.

Hal itu pun diakui oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) selaku penguasa pasar (market leader) dalam bisnis pemeringkatan efek. Pihaknya tidak berani menetapkan target yang agresif, dan hanya berharap pencapaian tahun ini bisa serupa dengan apa yang mereka dapatkan pada tahun lalu.

“Tahun lalu market share (pangsa pasar) kita 85 persen dari total penerbitan surat utang (obligasi) yang mencapai 45 triliun rupiah. Sementara untuk tahun ini kami kira jumlahnya tidak akan jauh berbeda, sehingga kita harapkan bisa sama dengan tahun 2010,” ujar Ronald T. Andy Kasim Direktur Utama Pefindo, di Jakarta, Kamis (24/3).

Itu artinya perusahaan menargetkan dapat merating obligasi senilai 38,25 triliun rupiah dari total penerbitan, yang pada tahun ini diproyeksikan bisa mencapai 45 triliun sampai 50 triliun rupiah. Sementara sampai pertengahan Maret 2011, perseroan dikatakan telah memeringkat obligasi senilai 12,8 triiun rupiah yang berasal dari sembilan perusahaan.

Selain itu, Pefindo juga telah menerima 10 hingga 12 mandat pemeringkatan surat utang yang kemungkinan akan dirilis pada semester kedua 2011. Jumlah tersebut masih ditambah dengan dua penunjukkan Fiscal Management Assesment (FMA) bagi pemerintahan daerah yang berniat mengeluarkan obligasi pemerintah daerah (municipal bonds) pada tahun 2012 mendatang.

“Mayoritas klien kami memang berasal dari perusahaan jasa keuangan seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan. Namun khusus untuk yang FMA, kita baru dipercaya untuk merating dua pemerintahan kota yang berasal dari luar pulau Jawa, dan diharapkan bisa selesai di September atau Oktober 2011,” jelas Ronald.

Berdasarkan keterangan sebelumnya, pemerintahan kota tersebut berasal dari kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, yang sedianya akan menerbitkan obligasi senilai 1,8 triliun rupiah. Namun sayangnya, pihak Pefindo belum mau membuka diri terhadap klien pertama yang mengikuti program yang digagas oleh bank dunia (world bank) ini.

Melihat sepak terjang kompetitornya, Fitch Rating Indonesia seakan tak mau kalah dan menargetkan bisa melakukan pemeringkatan obligasi senilai 14 triliun rupiah ditahun 2011. Jumlah itu mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pencapaian tahun lalu, yang hanya sebesar 11 triliun rupiah.

"Jumlah pemeringkatan yang kita lakukan tahun lalu mencerminkan sekitar 30 persen dari total surat utang yang diterbitkan sepanjang 2010. Untuk tahun ini kita optimis bisa menjadi lebih baik, mengingat hingga tiga bulan pertama saja kita telah merating
obligasi sebesar 5 triliun rupiah," jelas Baradita Katoppo President Director and Country Head of Fitch Rating Indonesia, di Jakarta, pekan lalu
.

Beberapa diantaranya yang telah dirating oleh perusahaan adalah surat utang PT XL Axiata Indonesia Tbk, PT  Wom Finance Tbk dan subdebt PT Bank International Indonesia Tbk. Sampai akhir semester pertama, setidaknya akan ada sebanyak 4-5 perusahaan
lagi yang sedianya akan dirating oleh perseroan.

Sementara ICRA Indonesia mengaku belum terlalu agresif dalam menetapkan target. Sebagai pemain baru, pihaknya masih terfokus untuk melakukan pengembangan produk dan menjalin kedekatan dengan pada pelaku pasar.

“Sehingga kami tidak terlalu berfokus pada jasa pemeringkatan obligasi, namun juga coba untuk mengembangkan unit bisnis lain, seperti pemeringkatan reksa dana dan perusahaan (corporate rating),” papar Minon Almahsyur Direktur Utama ICRA Indonesia, di Jakarta.

Sedangkan dari segi produk, perusahaan baru saja menangai satu corporate rating ditahun lalu, dan akan bertambah dua lagi pada kuartal kedua 2011 ini. “Salah satunya dari pemeringkatan perusahaan, sementara satu lagi dari pemeringkatan surat utang,” tutup Minon.
Ayyi Achmad Hidayah

Tim Perumus Biaya Penjaminan Emisi Segera Dibentuk




Regulator dan Pemerintah Harus Lindungi Industri Sekuritas Domestik

Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) akan segera menyusun Tim Perumus Pengaturan Biaya Penjaminan Emisi (fee underwriting). Pembentukan tersebut sedianya akan dilakukan  setelah studi biaya penjaminan emisi dengan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selesai dilakukan.

Pihaknya terus melakukan studi banding dengan bursa regional terkait besaran biaya penjaminan emisi yang nantinya akan diusulkan. “Sepertinya angka yang fair adalah 2 persen, hal ini jika mengacu pada biaya penjaminan emisi di negara-negara kawasan yang berada dikisaran 1,5 persen sampai 2 persen,” tutur Antony Kristanto Anggota Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, di Jakarta, Kamis (24/3).

Namun, perusahaan efek masih terus melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), agar nantinya terjadi kesepakatan penetapan harga biaya penjaminan emisi yang adil bagi pelaku pasar namun tidak melanggar Undang-undang Persaingan Usaha.

“Jika harganya telah ditetapkan, kami akan melihat kembali sejauh mana efektivitasnya. Apakah hanya berupa kesepakatan antar perusahaan efek saja, atau Bapepam-LK perlu membuat peraturan tetapi tidak melanggar Undang-undang Persaingan Usaha,” papar Lily Widjaja Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Bapepam-LK pernah berniat membuat aturan terkait penerapan batasan minimal biaya penjaminan emisi efek. Namun, hal tersebut urung dilakukan dikarenakan melanggar undang-undang persaingan usaha.

Seperti diketahui, latar belakang asosiasi mengatur kesepakatan tersebut untuk dapat mencegah terjadinya praktik dumping, yakni biaya perantara perdagangan saham dan penjaminan emisi yang ditawarkan perusahaan efek lebih rendah dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkannya.

Selain itu, asosiasi juga melihat persaingan usaha di antara perusahaan efek saat ini sudah tidak sehat. Direktur Utama Danareksa Securities Marciano Herman pun mengusulkan agar biaya penjaminan emisi ditetapkan setara sebesar 0,5 persen hingga 1 persen.

Hal ini demi meminimalisir terjadinya persaingan, khususnya antara anggota bursa lokal dengan anggota bursa asing. “Tidak perlu mencari persyaratan ataupun membuat peraturan khusus. Pemerintah dan otoritas pasar modal bisa mencontoh negara lain, seperti di China dimana perusahaan efek asing yang berminat menjadi anggota bursa, harus bekerja sama dengan anggota bursa domestik. Itu akan lebih cepat diimplementasikannya di Indonesia,” kata Marciano.

Disamping itu, pemerintah dan otoritas pasar modal juga harus bisa melindungi industri perusahaan efek dalam negeri. Proteksi tersebut bisa dilakukan jika pemerintah melihat dari dua sisi, perusahaaan efek BUMN dan perusahaan efek domestik non BUMN.

Kedua sisi ini harus sebisa mungkin diarahkan sehingga dapat bersaing dengan perusahaan efek asing yang bermodal besar. Perusahaan efek BUMN bisa diperkuat agar dapat bersaing dengan perusahaan efek asing dan melindungi perusahaan efek domestik non BUMN dengan bekerja sama.

Direktur Utama Bahana Securities Eko Yuliantoro mengatakan, Bapepam-LK bersama dengan pemerintah juga dapat membuat peraturan untuk melindungi tenaga kerja berkualitas yang dimiliki oleh perusahaan efek domestik. Karena sekuritas asing yang bermodal kuat umumnya mengambil sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas. Ini juga harus dipikirkan, agar nantinya keuntungan juga bisa dirasakan oleh semua stakeholder pasar modal Indonesia,” tutup Eko.

Ayyi Achmad Hidayah

Imbal Hasil Reksa Dana Saham Masih Menjanjikan

Reksa Dana



Reksa Dana saham masih menjanjikan imbal hasil (yield) yang positif. Tak begitu terpengaruh oleh fluktuasi pergerakan saham, pelaku pasar tetap optimis jika produk ini masih akan bertumbuh lebih baik dibanding reksa dana pendapatan tetap (fixed income), pasar uang (money market) maupun campuran (balanced funds).

President Director Ciptadana Asset Management John Budiharsana mengatakan, selama kuartal pertama ini imbal hasil reksa dana saham memang relatif akan mengalami tekanan. Namun, di kuartal dua pergerakannya akan lebih stabil seiring dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diproyeksi mulai mengalami kenaikan.

“Dengan prediksi IHSG menyentuh 4.000 – 4.100 poin diakhir tahun, artinya masih ada potensi imbal hasil sebesar 10 persen sampai 15 persen hingga akhir 2011. Itu artinya, sepanjang tahun reksa dana saham bisa memberikan yield senilai 20 persen,” tutur John.

Menurut data Infovesta Utama, rata-rata imbal hasil 10 besar reksa dana saham dalam satu bulan terakhir kini berkisar antara -0,38 sampai 4,33 persen. Sementara secara year on year (tahunan), nilainya dalam range 25,19 persen hingga 71,81 persen. Tandanya, investor belum akan meninggalkan produk ini, atau bahkan mengalihkan portofolionya pada instrumen lain yang lebih moderat.

“Pertimbangan likuiditas kini menjadi hal yang lebih penting, apalagi jika melihat kondisi pasar saham yang belakangan memang kian tak menentu. Buktinya, sampai hari ini belum ada penarikan (redemption) besar-besaran yang terjadi pada reksa dana saham di Indonesia,” papar John lebih lanjut.

Sementara jika dilihat dari spesifikasi produk, Panin Asset Management menjadi pemimpin pasar, dengan menempatkan dua produknya sebagai pemberi imbal hasil terbesar dikategori reksa dana saham. Reksa Dana Panin Dana Maksima menjadi pemuncak dengan memberikan imbal hasil sebesar 71,81 persen dalam setahun. Kemudian diikuti oleh Reksa Dana Panin Dana Prima, yakni senilai 38,79 persen.

Keduanya menempatkan sekitar 50 persen sampai 95 persen dananya pada efek bersifat ekuitas, untuk kemdian menaruh sisanya 5 persen hingga 50 persen pada instrumen beresiko rendah, yaitu pasar uang. Menyusul dibelakang keduanya, ada Reksa Dana Syailendra Equity Opprtunity Fund yang mencatatkan imbal hasil sebesar 33,08 persen, dan kemudian Danareksa Mawar Fokus 10 senilai 31,14 persen.

Kondisi sosial politik yang relatif stabil, nilai inflasi yang mulai terkendali, serta pertumbuhan makro ekonomi Indonesia yang cukup tinggi membuat potensi reksa dana saham untuk bertumbuh lebih besar lagi menjadi terbuka lebar. Terlebih jika melihat suku bunga acuan (BI Rate) yang kemungkinan hanya akan naik sebesar 25 basis poin lagi ditahun ini. 

Ayyi Achmad Hidayah

Tabel
Sepuluh Reksa Dana Saham Dengan Imbal Hasil Terbesar
Setahun Terakhir

No
Reksadana Saham
Imbal Hasil 1 Bulan (persen)
Imbal Hasil 1 Tahun (Persen)
1
Panin Dana Maksima
4,33
71,81
2
Panin Dana Prima
3,38
38,79
3
Syailendra Equity Opportunity Fund
1,84
33,08
4
Danareksa Mawar Fokus 10
- 0,38
31,14
5
HPAM Ultima Ekuitas 1
2,63
28,88
6
MNC Dana Ekuitas (D/H Big Bhakti Ekuitas)
0,55
28,86
7
Reksadana Grow-2- Prosper
2,00
25,93
8
Schroder Dana Istimewa
3,97
25,83
9
TRIM Kapital
3,39
25,36
10
Danareksa Mawar
1,74
25,19
Sumber: Infovesta Utama

Saham Perdana Sejahteraraya Anugerahjaya Dinilai Prospektif



Harga dan Likuiditas Sahamnya Masih Diragukan

Prospek penyerapan saham perdana PT Sejahteraraya Anugerahjaya Tbk dinilai akan cukup baik. Disamping memiliki nilai investasi yang masih tinggi, perusahaan juga bergerak di industri rumah sakit yang dinilai prospektif. Terlebih, perseroan merupakan perusahaan tercatat (emiten) pertama yang memiliki bisnis inti di sektor ini.

Perusahaan juga memiliki lima pusat perawatan khusus (center of excellence), yakni Tahir Neuroscience Center, Center of Excellence Gastrointestinal dan Liver Center, Wellnes, Cosmetic serta Aesthetic Center dan dua lainnya yang menggambarkan jika perusahaan memang salah satu pemain besar di bisnis rumah sakit.

“Sehingga selama masih ada orang sakit, ya bisnis mereka akan terus berkembang. Apalagi dengan adanya niat perusahaan untuk memperbesar jaringan rumah sakitnya, tentu akan memberikan keunggulan tersendiri bagi mereka,” ungkap Reza Priyambada Managing Research Investment Management Division Indosurya Securities, di Jakarta, Senin (21/3). 

Hal lain yang membuat momentum penawaran umum saham perdana Sejahteraya Anugerahjaya positif adalah keadaan pasar yang diperkirakan sudah mulai stabil di kuartal dua 2011. Walaupun, rasio harga terhadap laba perusahaan atau price to earning ratio (PER) perusahaan mencapai 90 kali, atau jauh lebih tinggi dibanding industri sejenis di bursa saham Singapura yang hanya 20 sampai 30 kali.

Sedangkan untuk rasio harga saham terhadap nilai buku atau price to book value (PBV) mencapai 110 kali, yang mencerminkan perusahaan dalam keadaan sehat dan memiliki fundamental yang baik. Tantangan lain yang harus dihadapi perusahaan adalah pergerakan sahamnya yang diragukan bakal likuid.

“Karena memang belum ada emiten yang memiliki bisnis inti dibidang rumah sakit. Kalaupun ada, hanya PT Lippo Karawaci Tbk dan itu pun bukan merupakan bisnis inti perusahaan,” tambah Reza.

Seperti diketahui, Sejahteraraya Anugerahjaya mematok kisaran harga Initial Public Offering (IPO) di angka 115 rupiah sampai 130 rupiah per saham. Dalam penawaran nanti, pihaknya berencana melepas sekitar 750 juta lembar saham atau senilai 13,55 persen dari total saham yang diterbitkan oleh perseroan. Dari pelepasan saham tersebut, Sejahteraraya Anugerahjaya menargetkan raupan dana antara 90 miliar hingga 100 miliar rupiah.

Dana tersebut sedianya akan digunakan untuk peningkatan modal pada anak perusahaan, yaitu PT Nirmala Kencana Mas yang akan bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan rumah sakit, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit berikut fasilitasnya dan berlokasi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dimana pembangunan tersebut menjadi salah satu persyaratan dikeluarkannya ijin penyelenggaraan rumah sakit.

Perusahaan akan mulai melakukan pembentukan harga (book building) pada tanggal 21 Maret – 23 Maret 2011, untuk kemudian melakukan penawaran umum  pada 4 April sampai 6 April 2011, dan terakhir pencatatan saham dibursa pada 11 April 2011.

Ayyi Achmad Hidayah    
       

Selasa, 22 Maret 2011

Pemeringkatan UKM Diharapkan Bisa Lintas Batas


 




Terbatasnya Data dan Biaya Menjadi Kendala Utama Realisasi


Pemeringkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diharapkan bisa melintasi batas (cross border) negara. Tak hanya dijadikan acuan oleh perbankan nasional, rating pengusaha kecil juga di ekspektasikan dapat memberi nilai tambah dalam mencari pendanaan di luar negeri.


Hal ini sekaligus memberikan keuntungan (benefit) yang lebih besar lagi, sehingga nantinya debitur UKM tak ragu dalam memeringkat entitas usahanya. Lebih jauh, langkah tersebut juga berguna bagi perbankan, terutama dalam hal memitigasi resiko penyaluran kreditnya.


“Mereka bisa tahu kriteria UKM yang layak diberikan pinjaman, berapa jumlah kredit yang pantas disalurkan, berapa lama jangka waktunya, dan apa resiko yang akan dihadapinya. Kami pikir itu bisa dilakukan, khususnya untuk dikawasan ASEAN,” ujar Baradita Katoppo President Director and Country Head of Fitch Rating Indonesia, di Jakarta, Kamis (17/3).


Terlebih jika melihat kesiapan metodologi dan sumber daya manusia (SDM) lembaga pemeringkat yang dinilai sudah mumpuni, artinya tinggal menanti landasan hukum serta rumusan detil pelaksanaannya saja kedepan.


Namun, bukan berarti gagasan yang di inisiasi Bank Indonesia (BI) itu tidak memiliki hambatan. Lembaga pemeringkat hingga kini masih belum menemukan solusi terbaik untuk mengatasi keterbatasan data dan biaya yang mungkin menjadi kendala utama Usaha Kecil dan Menengah.


“Karena pembukuan mereka jarang yang tersusun dengan rapi, dan seperti kita ketahui, dana menjadi salah satu hal yang sangat sensitif bagi pengusaha yang baru berkembang. Mungkin kita bisa membuat biaya yang dapat diterima (affordable) oleh mereka, tetapi kalau data sepertinya sulit,” papar Baradita.


Sebelumnya, BI pernah mengemukakan jika rencana tersebut akan mulai dijalankan pada 2012, dan bank dapat mengakses debitur UKM dengan biaya hanya 1,5 juta rupiah per debitur. Permasalahannya, belum semua Usaha Kecil dan Menengah dapat dirating.


Berdasarkan skema yang diungkapkan Bank Indonesia, kalangan UKM yang bisa diperingkat hanyalah bagi mereka yang data keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik, dan industri perbankan akan dikenakan biaya tahunan, sehingga pengusaha kecil nantinya tidak akan terbebani.

Rencana ini didorong agar pelaku usaha sektor UKM mengikuti pemeringkatan atau rating guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Pemeringkatan tersebut dilakukan demi memudahkan pelaku usaha UKM dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi A. Johansyah mengatakan, salah satu komitmen pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean, yaitu adanya kesepakatan antara lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk memberikan akses bagi sektor UKM, khususnya yang sudah mengikuti pemeringkatan.

“Upaya pemeringkatan UKM ini sangat strategis untuk mendorong kemajuan usaha itu sendiri sekaligus memberikan keuntungan bagi bank dalam menyalurkan kredit,” kata Difi.

Difi menjelaskan bagi UKM yang hasil pemeringkatannya bagus akan memperoleh keuntungan berupa besaran aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) lebih kecil dari ketentuan pada umumnya. Selain itu, lanjutnya, dengan melakukan pemeringkatan bank akan diuntungkan karena dapat memitigasi risiko nasabah.


Ayyi Achmad Hidayah

Kementerian BUMN Muluskan Penyelamatan Tiga Sekuritas


 

Tiga Pelaksana Penjamin Emisi Garuda Indonesia Tengah Berbenah

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengemukakan opsi penyelamatan tiga sekuritas pelaksana penjamin emisi, atau Joint Lead Underwriter (JLU) PT Garuda Indonesia Tbk, yang sedianya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Opsi yang pertama, Menteri BUMN merestui langkah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) untuk membeli mayoritas saham pemerintah di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), yang dalam hal ini memiliki kendali atas PT Bahana Securities.

Upaya tersebut dilakukan mengingat BNI memiliki perusahaan efek (BNI Securities) yang belum cukup kuat. Ditambah lagi, Bahana Securities memiliki potensi yang baik namun kini tengah mengalami  kesulitan permodalan akibat harus menyerap sisa saham perdana PT Garuda Indonesia Tbk.

Proses ini diharapkan bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, dan tentunya berdampak positif bagi kelangsungan bisnis perusahaan dibidang sekuritas, ventura (permodalan) dan pembiayaan properti.

“Mereka sudah melakukan penjajakan, jika BNI telah siap, kami akan masukkan proses penggabungan usaha (merger) tersebut kedalam rencana (pipeline), dan kami juga siap melakukan revisi peraturan pemerintah (PP), dari sebelumnya Badan Usaha Milik Negara menjadi anak usaha,” ujar Mustafa Abubakar Menteri BUMN, di Jakarta, Jumat (18/3).

Saat ini, 100 persen saham BPUI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Sebelumnya, sejak didirikan pada 1973, 82,2 persen saham BPUI dimiliki oleh Bank Indonesia dan 17,8 persen saham sisanya dimiliki oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bahana Securities Eko Yuliantoro mengaku akan menyerahkan langkah tersebut sepenuhnya kepada pemegang saham. Pada prinsipnya dia akan mematuhi segala keputusan yang nantinya akan dihasilkan dari pembicaraa kedua belah pihak.

Opsi kedua yang dilemparkan Kementerian BUMN adalah akan tetap mempertahankan PT Danareksa Sekuritas menjadi perusahaan BUMN, karena dinilai memiliki nilai historis dan permodalan yang cukup kuat.

Sebagai sekuritas BUMN pertama, pihaknya akan tetap dipertahankan untuk tidak berafiliasi dengan siapa pun, dan kedepan malah akan dikucuri dana talangan untuk semakin memperkuat eksistensinya di pasar modal domestik.

Artinya, Kementerian BUMN menginginkan agar Danareksa tetap berdiri sendiri walau tak menutup kemungkinan jika seandainya ada pihak baik swasta maupun perusahaan BUMN yang ingin membeli saham pemerintah di Danareksa Sekuritas, maka akan dilakukan pembahasan kembali.

“Namun saya pikir beban perusahaan tidak seberat beban yang ditanggung oleh Bahana Securities. Sebab pendanaannya masih bisa ditoleransi,” tambah Mustafa. Adapun untuk Mandiri Sekuritas, akan ditangani langsung oleh induk usahanya PT Bank Mandiri Tbk.

Langkah ini sekaligus mematahkan wacana penggabungan tiga sekuritas BUMN yang belakangan justru semakin kencang berhembus. “Saya belum dengar itu, yang saya dengar antara Bahana Securities dengan BNI saja. Saya kira tidak ada keharusan untuk ketiganya bergabung,” lanjut Mustafa.

Seperti diketahui, rencana penggabungan usaha tiga sekuritas BUMN muncul setelah ketiganya mengalami kesulitan likuiditas akibat berkurangnya modal kerja ketiga perusahaan karena harus menyerap 47,48 persen saham Garuda Indonesia yang tidak terserap investor senilai 2,25 trilun rupiah.

Jumlah tersebut membuat setiap sekuritas diharuskan menyerap saham Garuda senilai 750 miliar rupiah terhadap pelepasan saham perdana perusahaan penerbangan pelat merah tersebut.

Ayyi Achmad Hidayah