Rabu, 20 April 2011
Telkom Kembali Realisasikan ‘Buyback’ Saham
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) merealisasikan pembelian kembali (buyback) saham tahap IV maksimal sebanyak 2,07 persen dari seluruh jumlah saham seri B yang telah dikeluarkan, atau maksimal 416.666.667 lembar saham seri B.
Seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan perusahaan, Selasa (19/4). Pembelian kembali saham tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham IV oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.
Pembelian kembali saham IV tersebut akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari manajemen perseroan melalui pembelian saham pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Dana yang akan digunakan untuk pembelian kembali saham tersebut dikabarkan tidak lebih dari 3 triliun rupiah.
Bisnis Online Trading Semakin Diminati AB
Meski Terbatas, Perkembangan Algo Trading Semakin Besar
Minat Anggota Bursa (AB) dalam menekuni bisnis transaksi perdagangan saham jarak jauh melalui internet (online trading) semakin tinggi. Hal itu diindikasikan dengan banyaknya perusahaan efek yang mengajukan izin live perdagangan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) ditahun ini.
Direktur Teknologi Informasi BEI, Adikin Basirun mengatakan, setidaknya ada sekitar 19 perusahaan sekuritas yang telah mengajukan izin perdagangan online trading, dan kini tengah mempersiapkan pengembangan (development) sistem didalam internal perusahaannya.
“Jika sudah selesai, nantinya akan kita lanjutkan dengan uji coba (testing) di area development dan poduction bursa, sebelum akhirnya kami berikan pernyataan live untuk mulai berdagang,” ujar Adikin, di Jakarta, Selasa (19/4).
Minat Anggota Bursa (AB) dalam menekuni bisnis transaksi perdagangan saham jarak jauh melalui internet (online trading) semakin tinggi. Hal itu diindikasikan dengan banyaknya perusahaan efek yang mengajukan izin live perdagangan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) ditahun ini.
Direktur Teknologi Informasi BEI, Adikin Basirun mengatakan, setidaknya ada sekitar 19 perusahaan sekuritas yang telah mengajukan izin perdagangan online trading, dan kini tengah mempersiapkan pengembangan (development) sistem didalam internal perusahaannya.
“Jika sudah selesai, nantinya akan kita lanjutkan dengan uji coba (testing) di area development dan poduction bursa, sebelum akhirnya kami berikan pernyataan live untuk mulai berdagang,” ujar Adikin, di Jakarta, Selasa (19/4).
Penawaran Umum Saham Perdana Kembali Marak
Beberapa Perusahaan Telah Memasukkan Kontrak Pendahuluan IPO
Keadaan pasar yang semakin membaik membuat jumlah perusahaan yang ingin melantai di Bursa Efek indonesia (BEI) meningkat. Buktinya sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan diri untuk menawarkan saham umum perdananya di tahun ini.
Salah satunya adalah PT Bahtera Niaga Internasional, yang kabarnya siap melepas saham perdana, atau Initial Public Offering (IPO) pada Juni mendatang. "Mereka sudah memasukan proposal kontrak pendahuluan IPO, saham yang ditawarkan sekitar 20 persen," papar Eddy Sugito Direktur Penilaian Perusahaan BEI di Jakarta, Selasa (19/4).
Dirinya menuturkan, Bahtera Niaga International merupakan perusahaan jasa pendukung industri minyak lepas pantai dan gas. Selain itu, perusahaan juga mendukung sektor pengiriman batubara. Namun, pihaknya mengaku belum mengetahui berapa dana yang akan dihimpun Bahtera Niaga.
"Mereka sudah melakukan paparan terbatas (mini expose) kepada kami. Perusahaan jasa pendukung offshore services ini juga sudah menunjuk Erdhika Elit Securities selaku pelaksana penjamin emisi (underwriter),” lanjut Eddy.
Bapepam-LK dan BUMN Diminta Wajibkan Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Resiko
Asosiasi Praktisi Manajemen Resiko, atau Association Risk Management Practitioner (ARMP) akan mendorong Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mewajibkan perusahaan yang dibawah pengawasannya melakukan sertifikasi manajemen resiko, baik secara personal maupun sebagai entitas bisnis.
Hal itu dilakukan demi memitigasi resiko, melindungi, mencegah serta menanggulangi kerugian yang terjadi pada perusahaan, tatkala pihaknya menjalankan bisnis secara rutin (business as usual). Dalam upaya pendekatannya tersebut, ARMP akan melakukan rapat kerja (raker) di bulan Mei 2011 demi merumuskan standarisasi manajemen resiko yang nantinya akan diusulkan ke Bapepam-LK dan BUMN.
“Ada beberapa standarisasi yang akan kita rumuskan, dan nantinya akan kita rangkum menjadi sebuah rancangan (draft) yang sesuai regulasi (regulatory based), mengakomodir konten lokal, namun tanpa mengesampingkan standar internasional,” papar Ridwan Zachrie Ketua ARMP, di Jakarta, Selasa (19/4).
Asosiasi Praktisi Manajemen Resiko, atau Association Risk Management Practitioner (ARMP) akan mendorong Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mewajibkan perusahaan yang dibawah pengawasannya melakukan sertifikasi manajemen resiko, baik secara personal maupun sebagai entitas bisnis.
Hal itu dilakukan demi memitigasi resiko, melindungi, mencegah serta menanggulangi kerugian yang terjadi pada perusahaan, tatkala pihaknya menjalankan bisnis secara rutin (business as usual). Dalam upaya pendekatannya tersebut, ARMP akan melakukan rapat kerja (raker) di bulan Mei 2011 demi merumuskan standarisasi manajemen resiko yang nantinya akan diusulkan ke Bapepam-LK dan BUMN.
“Ada beberapa standarisasi yang akan kita rumuskan, dan nantinya akan kita rangkum menjadi sebuah rancangan (draft) yang sesuai regulasi (regulatory based), mengakomodir konten lokal, namun tanpa mengesampingkan standar internasional,” papar Ridwan Zachrie Ketua ARMP, di Jakarta, Selasa (19/4).
Jumat, 08 April 2011
Kuartal Pertama Asing Bukukan Nilai Jual Bersih
Faktor Inflasi dan Krisis Timur Tengah Menjadi Alasan Utama Asing Keluar
Kekhawatiran akan inflasi dan gejolak politik di kawasan Timur Tengah, menjadi alasan utama yang menyebabkan investor asing membukukan nilai jual bersih (net sales) di sepanjang kuartal pertama 2011. Hal itu sempat membuat indeks di bursa saham domestik bergerak fluktuatif, dan bahkan mencatatkan penurunan terbesarnya, setelah ditahun lalu ditutup dengan rekor yang gemilang.
Menurut data statistik, selama kuartal pertama, pemodal asing menorehkan nilai jual bersih sebesar 4,62 triliun rupiah, dan mencapai puncaknya pada minggu pertama bulan Maret 2011, dimana terjadi jual bersih senilai 5,13 triliun rupiah. Pada saat itu, konflik di Libya tengah memanas, sehingga menyebabkan harga minyak mentah dunia meroket hingga ke kisaran 105 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.
“Hal itu sempat menimbulkan kekhawatiran yang tinggi, dan menyebabkan asing menarik dananya dari pasar modal, untuk kemudian dialihkan ke instrumen investasi yang beresiko lebih rendah,” papar Billy Budiman Head of Research Technical Batavia Prosperindo Securities, di Jakarta, Jumat (1/4).
Sektor Jasa Keuangan Mendominasi Penerbitan Emisi Efek
Efek Jasa Keuangan Non Bank Kurang Likuid Dipasar
Kuartal kedua tampaknya menjadi momentum bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan, seperti perusahaan pembiayaan (multifinance) dan perbankan untuk mencari pendanaan melalui pasar modal. Pergerakan indeks yang stabil, arah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, serta kebutuhan akan pendanaan untuk restrukturisasi hutang dan ekspansi bisnis, menjadi faktor pendukung maraknya penerbitan emisi efek disektor ini.
“Mereka membutuhkan tambahan dana yang besar. Karena, para pengusaha umumnya meminjam dana dari perusahaan pembiayaan ataupun perbankan. Sementara multifinance dan perbankan melihat pasar modal sebagai sumber pendanaan yang murah dan prosesnya cepat,” ujar Ukie Jaya Mahendra Sekretaris Jenderal Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), di Jakarta, Senin (4/4).
Terlebih jika melihat siklus tahunan sektor jasa keuangan yang biasanya ekspansif dalam menyalurkan kredit di semester kedua. Berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), setidaknya ada delapan perusahaan jasa keuangan yang kini tengah menanti izin efektif untuk mengeluarkan surat utang (obligasi) konvensional dan syariah (sukuk). Dua buah perusahaan akan menerbitkan saham baru terbatas (right issue), dan satu perusahaan menerbitkan saham umum perdana.
Pemanfaatan Intraday Masih Jauh Dari Ekspektasi
Fluktuasi Pergerakan Saham Membuat Penggunaan Fasilitas Intraday Belum Maksimal
Penggunaan fasilitas intraday sepanjang kuartal pertama 2011 tergolong masih rendah, dan jauh dari ekspektasi rata-rata harian Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang mencapai empat triliun rupiah ditahun 2012. Hal itu disebabkan karena adanya pergerakan saham yang fluktuatif, dan menyebabkan rata-rata transaksi harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan cukup signifikan
Berdasarkan data yang dirilis perusahaan, rata-rata harian penggunaan fasilitas dana talangan perusahaan efek ini baru mencapai 150,10 miliar rupiah di Maret 2011. Jumlah tersebut hanya sebesar 3,75 persen dari target KPEI ditahun depan.
Kepala Divisi Operasional Kliring dan Penyelesaian Transaksi KPEI, Antonius Herman Azwar mengatakan, lambatnya pemanfaatan fasilitas intraday ini memang semata-mata karena pasar yang tengah volatile. Meski begitu, kedepan, pihaknya yakini jika akan semakin banyak lagi perusahaan sekuritas yang memanfaatkan insentif ini seiring dengan meningkatkan volume transaksi di pasar modal domestik pada semester kedua mendatang.
Bisnis Mandiri Sekuritas Masih Likuid
PT Mandiri Sekuritas mengaku masih mumpuni dalam menjalankan bisnis perusahaan efek. Hal itu terbukti dengan target bisnisnya yang masih agresif, serta belum adanya penambahan modal yang dikucurkan dari pihak ketiga kepada perusahaan.
Untuk tahun ini, perseroan menargetkan penjaminan emisi (underwriter) surat utang (obligasi) sekitar sepuluh sampai lima belas perusahaan dengan nilai emisi mencapai lebih dari 10 triliun rupiah.
Direktur Mandiri Sekuritas, Kartika Wirjoatmojo mengatakan, beberapa korporasi yang telah menandatangani kerja sama dengan pihaknya antara lain, Astra Sedaya Finance yang akan menerbitkan obligasi senilai 1,5 triliun rupiah, Verena Multifinance sebesar 500 miliar rupiah.
Potensi Asuransi dan Dana Pensiun Belum Tergarap
Faktor Resiko, Peraturan dan Perhituangan Pajak Menjadi Kendala Utama
Terbatasnya pihak yang meminjamkan efek (lending) dalam aktivitas Securities Lending and Borrowing Agreement, atau Pinjam Meminjam Efek (PME) membuat perkembangan bisnis ini agak terhambat. Sementara, potensi besar yang dimiliki asuransi dan dana pensiun (dapen), saat ini terkendala pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD\ART) yang melarang mereka untuk meminjamkan asetnya dalam jangka pendek.
Faktor resiko yang tinggi, harus adanya persetujuan pemegang saham serta peraturan dan perhitungan pajak menjadi hambatan yang memuluskan langkah perusahaan asuransi dan dapen untuk meminjamkan portofolio efeknya kepada pihak lain. Meskipun, secara minat (appetite), cukup banyak perusahaan yang ingin melakukan itu.
“Karena dari pada efeknya dibiarkan menganggur, lebih baik kan mereka investasikan (pinjam). Dengan begitu, mereka akan mendapatkan keuntungan (return), apalagi perusahaan asuransi dan dana pensiun umumnya berinvestasi untuk jangka panjang,” papar Lily Widjaja Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), di Jakarta, Selasa (5/4).
Bapepam-LK Dorong Sekuritas Bentuk Standar Pembukaan Rekening
Tak hanya Rekening Nasabah Perusahaan Efek, Regulator Juga Akan Atur MESOP
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mendorong perusahaan efek untuk membuat prosedur operasional standar (standard operational prosedure/SOP) yang mengatur agar nasabah tidak dapat bertransaksi, sebelum nasabah membuka sub rekening efeknya di beberapa bank yang telah ditunjuk sebagai bank pembayaran.
Hal tersebut bisa saja dilakukan agar pemisahan dana rekening antara nasabah dan perusahaan efek menjadi lebih cepat untuk dilaksanakan. Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Efek Bapepam-LK, Samsul Hidayah mengatakan, pembuatan SOP tersebut bisa dilakukan oleh sekuritas, mengingat peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Perdagangan Efek selama ini hanya mengatur perusahaan efek, dan tidak mengatur nasabah perusahaan efek.
“Sedangkan jika calon nasabah ingin menjadi nasabah perusahaan efek, harus mendapatkan persetujuan dari perusahaan yang bersangkutan, dan perusahaan efek harus lebih mengenal nasabahnya. Sehingga nasabah bisa dengan bebas memilih bank yang diinginkan, selama bank tersebut memenuhi kriteria sebagai bank pembayaran yang telah ditetapkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI),” papar Samsul, di Jakarta, Selasa (5/4).
Tingkat Kepatuhan Emiten Mulai Membaik
Alasan Pailit Hingga Terlambatnya Proses Audit Menjadi Alasan Keterlambatan
Tingkat kepatuhan perusahaan tercatat (emiten) dalam melaporkan data keuangan perusahaan kini mengalami peningkatan. Meskipun belum cukup signifikan, hal itu terlihat dari menurunnya angka keterlambatan pelaporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2010 dibanding tahun 2009.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), setidaknya hanya sekitar 10 persen, atau 40 perseroan yang belum melaporkan penggunaan keuangannya, berbanding 12 persen (50 perusahaan) dengan apa yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“Memang bedanya tidak terlalu jauh, tapi kami belum melihat atau memikirkan untuk memperketat peraturannya lagi. Karena sejauh ini memang sudah maksimal, kalaupun ingin kita perketat, apanya lagi, apakah dendanya kita perbesar. Maka dari itu, sekarang berpulang kepada emitennya masing-masing saja,” ujar Eddy Sugito Direktur Penilaian Perusahaan BEI, di Jakarta, Rabu (6/4).
Penawaran Efek Domestik Menurun Drastis
Fluktuasi Pasar, Krisis Timur Tengah dan Inflasi Menjadi Faktor Utama
Penawaran efek perdana baik saham maupun surat utang (obligasi) di semester pertama 2011 mengalami penurunan dibanding tahun 2010. Kondisi pasar modal yang fluktuatif, konflik politik di timur tengah, dan adanya kekhawatiran terhadap nilai inflasi, menjadi faktor dominan yang menyebabkan perusahaan nasional enggan mencari pendanaan melalui pasar modal.
“Wajar saja, karena tahun lalu indeks kita sudah naik tinggi sekali, sehingga tidak heran jika sekarang sedikit terjadi koreksi, sebelum akhirnya nanti bisa naik kembali. Tentu saja, hal itu mempengaruhi pasar efek perdana yang pada tahun ini memang lebih kecil,” papar Mardi Sutanto Direktur OSK Nusadana Securities, di Jakarta, Rabu (6/4).
Hingga kuartal kedua 2011, baru ada sebanyak empat perusahaan tercatat (emiten) baru yang meramaikan lantai bursa, atau jauh lebih sedikit dibanding pencapaian tahun lalu yang sebanyak dua belas perusahaan. Meskipun, semester pertama masih menyisakan dua bulan, dan berpeluang ada penambahan sekitar tiga perusahaan lagi yang hendak menawarkan saham perdananya di Mei dan Juni 2011.
Depositary Bisa Dilakukan KSEI dengan Agreement
Rencana pencatatan berganda (dual listing) bisa terlaksana di akhir tahun ini. Bursa Efek Indonesia sudah menyelesaikan beberapa kendala terkait aturan untuk pencatatan ganda, meskipun masih ada beberapa kendala yang belum terselesaikan,
“Dual listing sebenarnya sudah siap. Dari peraturan pencatatannya sudah siap. Cuma masih ada aturan pendukung (supporting rule) yang memang belum, yaitu yang berkaitan dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan juga di perdagangan,” ujar Direktur Penilai Perusahaan BEI, Eddy Sugito, di Jakarta, Rabu (6/4).
Mengenai kendala tersebut, lanjutnya adalah mengenai kesetararaan. Beberapa sudah disamakan, namun beberapa lainnya masih dalam proses. Namun, dia menilai itu akan bisa teratasi seiring proses berjalan. Dimana perlu ada pilot project yang dibenahi satu persatu.
Rabu, 30 Maret 2011
Kebutuhan Pendanaan Picu Obligasi Korporasi
Kenaikan Harga Komoditas dan Kondisi Global Berpeluang Tekan Pasar
Walaupun kondisi global dan kenaikan harga komoditas semakin tak terkendali, namun prospek pasar surat utang (obligasi) korporasi di Indonesia diperkirakan masih akan tetap stabil dan bertumbuh dengan positif. Pertumbuhan ekomomi nasional yang relatif tinggi, dan kebutuhan perusahaan akan pendanaan yang besar turut menjadi pemicu bagi pasar penerbitan obligasi ditahun 2011.
Terlebih jika melihat fluktuasi pergerakan bursa saham domestik, dan akan dinaikkannya tingkat suku bunga acuan (BI Rate) ke level 7 persen, tentunya akan membuat investor sedikit mengalihkan (switching) portofolio investasinya ke instrumen yang beresiko lebih rendah, dan surat utang dinilai menjadi salah satu instrumen yang menarik dibandingkan produk perbankan.
Investor Asing Serbu Pasar Negara Berkembang
Sektor Komoditas dan Pertambangan Diminati, Telekomunikasi dan Manufaktur Dihindari
Meningkatnya kepemilikan asing dalam instrumen efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepekan terakhir, kembali menunjukkan jika pasar negara berkembang (emerging market) merupakan negara tujuan investasi yang kini paling diminati.
Kondisi global yang tengah melambat, dan selisih nilai mata uang (kurs) yang begitu lebar menjadi daya tarik tambahan bagi investor asing yang umumnya lebih toleran terhadap instrumen investasi yang beresiko tinggi.
Selasa, 29 Maret 2011
UBS Securities Luncurkan Sistem Perdagangan Saham Algoritma
Otoritas Bursa Tetap Akan Perketat Kriteria dan Pengawasan Algoritma
UBS Securities meluncurkan perdagangan saham berbasis algoritma demi untuk meningkatkan kemampuan sistem transaksi nasabahnya dalam melakukan pemesanan (order) secara langsung tanpa melalui perantara perdagangan saham, dan melengkapi layanan Direct Market Access (DMA) yang telah ada.
Head of Direct Execution Services UBS Asia Pasifik, Yang Xia mengatakan, dengan bertumbuhnya minat terhadap pasar di Indonesia, UBS mendapat peningkatan permintaan dari nasabah atas akses terhadap produk-produk perdagangan berbasis algoritma untuk meningkatkan interaksi nasabah dengan likuiditas pasar.
MNC Skyvision Tawarkan Saham Perdana
PT Global Mediacom Tbk menargetkan pelepasan saham perdana, atau Initial Public Offering (IPO) terhadap anak usahanya PT MNC Skyvision pada semester kedua tahun ini. Perseroan rencananya akan melepas 20 persen hingga 30 persen sahamnya kepada publik.
Presiden Direktur Global Mediacom Harry Tanoesoedibjo mengatakan, langkah penawaran umum saham perdana ini dilakukan untuk ekspansi sayap bisnis di industri televisi berbayar, namun kami masih belum tahu berapa dana yang akan berhasil dihimpun,” tutur Harry, di Jakarta, Selasa (29\3).
Bursa Saham Domestik Telah Menerima Fatwa Syariah
Mekanisme Perdagangan Saham Halal, Pangsa Pasar BEI Diharapkan Membesar
Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerima fatwa syariah untuk mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa saham domestik. Sertifikasi yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) itu telah diterima pada 8 Maret 2011, dan sedianya akan dipublikasikan saat peluncuran indeks syariah terbaru, yang rencananya akan dilakukan pertengahan April 2011.
Direktur Pengembangan BEI, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pemberian fatwa syariah tersebut tidak terlepas karena mekanisme perdagangan saham kita yang telah memenuhi kaidah-kaidah syariah. Hal ini sesuai dengan unsur perdagangan pada umumnya yang menganut falsafah berkelanjutan (continous option).
Perusahaan Sektor Riil Tunggu Pasar Kondusif
Pasar Saham Perdana Masih Didominasi Perusahaan Sektor Jasa
Ketidakpastian kondisi global membuat minat perusahaan sektor riil untuk mencatatkan saham perdana menjadi minim. Terbukti, hingga akhir kuartal pertama, pasar penawaran umum saham perdana masih di dominasi oleh perusahaan yang bergerak disektor jasa.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), belum ada satu pun perusahaan di sektor riil yang mendaftarkan diri untuk melakukan pelepasan sahamnya kepada publik.
“Belum lagi jika melihat kondisi perdagangan saham di pasar domestik yang fluktuatif. Tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi sektor yang rentan terhadap situasi ekonomi politik tersebut,” ujar Nico Omer Jonkcheere Vice President Research Valbury Asia Securities, di Jakarta, Senin (28/3).
Disisi lain, Bapepam-LK masih melihat ini sebagai sesuatu yang wajar. Karena, perusahaan yang bergerak disektor riil umumnya banyak masuk ke pasar modal di semester kedua, atau tatkala perdagangan saham sedang dalam kondisi menanjak.
“Mungkin perhitungannya pemodal akan masuk ke sektor jasa terlebih dahulu. Setelah mendapatkan uang (keuntungan) dari sana, baru mereka membiayainya untuk kegiatan di sektor riil. Dengan asumsi, mereka akan masuk dikala pasar sudah jauh lebih stabil,” ungkap Anis Baridwan Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam-LK, di Jakarta, Senin (28/3).
Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya fakta jika enam perusahaan yang telah dan akan mencatatkan saham perdananya dikuartal satu dan dua 2011 seluruhnya bergerak disektor riil. Mulai dari PT Megapolitan Development Tbk, PT Martina Berto Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk yang telah mencatatkan saham di BEI, ataupun PT Mitrabahtera Segara Segara Sejati Tbk, PT Sejahteraraya Anugrahjaya dan PT Jaya Agra Wattie, yang sedianya akan masuk ke pasar dikuartal dua.
Direktur Utama Bahana Securities, Eko Yuliantoro mengatakan, fenomena ini disebabkan karena kondisi pasar yang belum stabil, sehingga memberikan sentimen negatif dan membuat minat investor untuk bertransaksi menjadi turun.
“Sehingga, calon perusahaan tercatat (emiten) juga menurunkan minatnya untuk mencari pendanaan melalui pasar saham. Ditambah lagi, kebutuhan akan pendanaan bagi perusahaan juga belum terlalu mendesak,” tutur Eko, di Jakarta, Senin (28/3).
Meski begitu, pelaku pasar tetap optimis jika pasar Initial Publik Offering (IPO) di bursa saham Indonesia akan kembali marak. Hal itu akan terjadi ketika kondisi regional mulai membaik. Sejauh ini, pihaknya juga telah menerima dua mandat penawaran umum saham perdana, yang keduanya berasal dari perusahaan di sektor jasa.
“Namun saat ini belum bisa kami beritahukan detilnya seperti apa. Saat ini kami masih menunggu kejelasan lebih lanjutm dan kemungkinan pada bulan depan baru akan kita publish kepada khalayak umum,” tutup Eko.
Ayyi Achmad Hidayah
Tabel
Realisasi dan Proyeksi IPO
2011
No | Perusahaan | Sektor | Waktu |
1 | PT Megapolitan Development Tbk | Jasa dan Properti | Januari |
2 | PT Martina Berto Tbk | Jasa dan Manufaktur | Januari |
3 | PT Garuda Indonesia Tbk | Jasa Penerbangan | Februari |
4 | PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | Jasa Pelayaran | April |
5 | PT Sejahteraraya Anugrahjaya | Jasa Pengelola Rumah Sakit | April |
6 | PT Jaya Agra Wattie | Jasa dan Perdagangan | Mei |
Sumber: Koran Jakarta
Persaingan Bisnis Pemeringkatan Efek Menjadi Kian Ketat
Penundaan Momentum Membuat Potensi Bisnisnya Semakin Terbatas
Persaingan dalam bisnis pemeringkatan efek kini menjadi semakin ketat. Tertundanya momentum penawaran umum saham perdana, dan banyaknya perusahaan yang mengaji ulang rencananya untuk menerbitkan emisi efek menjadi dua faktor yang membuat lembaga pemeringkat bekerja keras untuk memperebutkannya.
Hal itu pun diakui oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) selaku penguasa pasar (market leader) dalam bisnis pemeringkatan efek. Pihaknya tidak berani menetapkan target yang agresif, dan hanya berharap pencapaian tahun ini bisa serupa dengan apa yang mereka dapatkan pada tahun lalu.
“Tahun lalu market share (pangsa pasar) kita 85 persen dari total penerbitan surat utang (obligasi) yang mencapai 45 triliun rupiah. Sementara untuk tahun ini kami kira jumlahnya tidak akan jauh berbeda, sehingga kita harapkan bisa sama dengan tahun 2010,” ujar Ronald T. Andy Kasim Direktur Utama Pefindo, di Jakarta, Kamis (24/3).
Itu artinya perusahaan menargetkan dapat merating obligasi senilai 38,25 triliun rupiah dari total penerbitan, yang pada tahun ini diproyeksikan bisa mencapai 45 triliun sampai 50 triliun rupiah. Sementara sampai pertengahan Maret 2011, perseroan dikatakan telah memeringkat obligasi senilai 12,8 triiun rupiah yang berasal dari sembilan perusahaan.
Selain itu, Pefindo juga telah menerima 10 hingga 12 mandat pemeringkatan surat utang yang kemungkinan akan dirilis pada semester kedua 2011. Jumlah tersebut masih ditambah dengan dua penunjukkan Fiscal Management Assesment (FMA) bagi pemerintahan daerah yang berniat mengeluarkan obligasi pemerintah daerah (municipal bonds) pada tahun 2012 mendatang.
“Mayoritas klien kami memang berasal dari perusahaan jasa keuangan seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan. Namun khusus untuk yang FMA, kita baru dipercaya untuk merating dua pemerintahan kota yang berasal dari luar pulau Jawa, dan diharapkan bisa selesai di September atau Oktober 2011,” jelas Ronald.
Berdasarkan keterangan sebelumnya, pemerintahan kota tersebut berasal dari kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, yang sedianya akan menerbitkan obligasi senilai 1,8 triliun rupiah. Namun sayangnya, pihak Pefindo belum mau membuka diri terhadap klien pertama yang mengikuti program yang digagas oleh bank dunia (world bank) ini.
Melihat sepak terjang kompetitornya, Fitch Rating Indonesia seakan tak mau kalah dan menargetkan bisa melakukan pemeringkatan obligasi senilai 14 triliun rupiah ditahun 2011. Jumlah itu mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pencapaian tahun lalu, yang hanya sebesar 11 triliun rupiah.
"Jumlah pemeringkatan yang kita lakukan tahun lalu mencerminkan sekitar 30 persen dari total surat utang yang diterbitkan sepanjang 2010. Untuk tahun ini kita optimis bisa menjadi lebih baik, mengingat hingga tiga bulan pertama saja kita telah merating obligasi sebesar 5 triliun rupiah," jelas Baradita Katoppo President Director and Country Head of Fitch Rating Indonesia, di Jakarta, pekan lalu.
Beberapa diantaranya yang telah dirating oleh perusahaan adalah surat utang PT XL Axiata Indonesia Tbk, PT Wom Finance Tbk dan subdebt PT Bank International Indonesia Tbk. Sampai akhir semester pertama, setidaknya akan ada sebanyak 4-5 perusahaan lagi yang sedianya akan dirating oleh perseroan.
"Jumlah pemeringkatan yang kita lakukan tahun lalu mencerminkan sekitar 30 persen dari total surat utang yang diterbitkan sepanjang 2010. Untuk tahun ini kita optimis bisa menjadi lebih baik, mengingat hingga tiga bulan pertama saja kita telah merating obligasi sebesar 5 triliun rupiah," jelas Baradita Katoppo President Director and Country Head of Fitch Rating Indonesia, di Jakarta, pekan lalu.
Beberapa diantaranya yang telah dirating oleh perusahaan adalah surat utang PT XL Axiata Indonesia Tbk, PT Wom Finance Tbk dan subdebt PT Bank International Indonesia Tbk. Sampai akhir semester pertama, setidaknya akan ada sebanyak 4-5 perusahaan lagi yang sedianya akan dirating oleh perseroan.
Sementara ICRA Indonesia mengaku belum terlalu agresif dalam menetapkan target. Sebagai pemain baru, pihaknya masih terfokus untuk melakukan pengembangan produk dan menjalin kedekatan dengan pada pelaku pasar.
“Sehingga kami tidak terlalu berfokus pada jasa pemeringkatan obligasi, namun juga coba untuk mengembangkan unit bisnis lain, seperti pemeringkatan reksa dana dan perusahaan (corporate rating),” papar Minon Almahsyur Direktur Utama ICRA Indonesia, di Jakarta.
Sedangkan dari segi produk, perusahaan baru saja menangai satu corporate rating ditahun lalu, dan akan bertambah dua lagi pada kuartal kedua 2011 ini. “Salah satunya dari pemeringkatan perusahaan, sementara satu lagi dari pemeringkatan surat utang,” tutup Minon.
Ayyi Achmad Hidayah
Tim Perumus Biaya Penjaminan Emisi Segera Dibentuk
Regulator dan Pemerintah Harus Lindungi Industri Sekuritas Domestik
Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) akan segera menyusun Tim Perumus Pengaturan Biaya Penjaminan Emisi (fee underwriting). Pembentukan tersebut sedianya akan dilakukan setelah studi biaya penjaminan emisi dengan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selesai dilakukan.
Pihaknya terus melakukan studi banding dengan bursa regional terkait besaran biaya penjaminan emisi yang nantinya akan diusulkan. “Sepertinya angka yang fair adalah 2 persen, hal ini jika mengacu pada biaya penjaminan emisi di negara-negara kawasan yang berada dikisaran 1,5 persen sampai 2 persen,” tutur Antony Kristanto Anggota Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, di Jakarta, Kamis (24/3).
Namun, perusahaan efek masih terus melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), agar nantinya terjadi kesepakatan penetapan harga biaya penjaminan emisi yang adil bagi pelaku pasar namun tidak melanggar Undang-undang Persaingan Usaha.
“Jika harganya telah ditetapkan, kami akan melihat kembali sejauh mana efektivitasnya. Apakah hanya berupa kesepakatan antar perusahaan efek saja, atau Bapepam-LK perlu membuat peraturan tetapi tidak melanggar Undang-undang Persaingan Usaha,” papar Lily Widjaja Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Bapepam-LK pernah berniat membuat aturan terkait penerapan batasan minimal biaya penjaminan emisi efek. Namun, hal tersebut urung dilakukan dikarenakan melanggar undang-undang persaingan usaha.
Seperti diketahui, latar belakang asosiasi mengatur kesepakatan tersebut untuk dapat mencegah terjadinya praktik dumping, yakni biaya perantara perdagangan saham dan penjaminan emisi yang ditawarkan perusahaan efek lebih rendah dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkannya.
Selain itu, asosiasi juga melihat persaingan usaha di antara perusahaan efek saat ini sudah tidak sehat. Direktur Utama Danareksa Securities Marciano Herman pun mengusulkan agar biaya penjaminan emisi ditetapkan setara sebesar 0,5 persen hingga 1 persen.
Hal ini demi meminimalisir terjadinya persaingan, khususnya antara anggota bursa lokal dengan anggota bursa asing. “Tidak perlu mencari persyaratan ataupun membuat peraturan khusus. Pemerintah dan otoritas pasar modal bisa mencontoh negara lain, seperti di China dimana perusahaan efek asing yang berminat menjadi anggota bursa, harus bekerja sama dengan anggota bursa domestik. Itu akan lebih cepat diimplementasikannya di Indonesia,” kata Marciano.
Disamping itu, pemerintah dan otoritas pasar modal juga harus bisa melindungi industri perusahaan efek dalam negeri. Proteksi tersebut bisa dilakukan jika pemerintah melihat dari dua sisi, perusahaaan efek BUMN dan perusahaan efek domestik non BUMN.
Kedua sisi ini harus sebisa mungkin diarahkan sehingga dapat bersaing dengan perusahaan efek asing yang bermodal besar. Perusahaan efek BUMN bisa diperkuat agar dapat bersaing dengan perusahaan efek asing dan melindungi perusahaan efek domestik non BUMN dengan bekerja sama.
Direktur Utama Bahana Securities Eko Yuliantoro mengatakan, Bapepam-LK bersama dengan pemerintah juga dapat membuat peraturan untuk melindungi tenaga kerja berkualitas yang dimiliki oleh perusahaan efek domestik. “Karena sekuritas asing yang bermodal kuat umumnya mengambil sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas. Ini juga harus dipikirkan, agar nantinya keuntungan juga bisa dirasakan oleh semua stakeholder pasar modal Indonesia,” tutup Eko.
Ayyi Achmad Hidayah
Imbal Hasil Reksa Dana Saham Masih Menjanjikan
Reksa Dana
Reksa Dana saham masih menjanjikan imbal hasil (yield) yang positif. Tak begitu terpengaruh oleh fluktuasi pergerakan saham, pelaku pasar tetap optimis jika produk ini masih akan bertumbuh lebih baik dibanding reksa dana pendapatan tetap (fixed income), pasar uang (money market) maupun campuran (balanced funds).
President Director Ciptadana Asset Management John Budiharsana mengatakan, selama kuartal pertama ini imbal hasil reksa dana saham memang relatif akan mengalami tekanan. Namun, di kuartal dua pergerakannya akan lebih stabil seiring dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diproyeksi mulai mengalami kenaikan.
“Dengan prediksi IHSG menyentuh 4.000 – 4.100 poin diakhir tahun, artinya masih ada potensi imbal hasil sebesar 10 persen sampai 15 persen hingga akhir 2011. Itu artinya, sepanjang tahun reksa dana saham bisa memberikan yield senilai 20 persen,” tutur John.
Menurut data Infovesta Utama, rata-rata imbal hasil 10 besar reksa dana saham dalam satu bulan terakhir kini berkisar antara -0,38 sampai 4,33 persen. Sementara secara year on year (tahunan), nilainya dalam range 25,19 persen hingga 71,81 persen. Tandanya, investor belum akan meninggalkan produk ini, atau bahkan mengalihkan portofolionya pada instrumen lain yang lebih moderat.
“Pertimbangan likuiditas kini menjadi hal yang lebih penting, apalagi jika melihat kondisi pasar saham yang belakangan memang kian tak menentu. Buktinya, sampai hari ini belum ada penarikan (redemption) besar-besaran yang terjadi pada reksa dana saham di Indonesia,” papar John lebih lanjut.
Sementara jika dilihat dari spesifikasi produk, Panin Asset Management menjadi pemimpin pasar, dengan menempatkan dua produknya sebagai pemberi imbal hasil terbesar dikategori reksa dana saham. Reksa Dana Panin Dana Maksima menjadi pemuncak dengan memberikan imbal hasil sebesar 71,81 persen dalam setahun. Kemudian diikuti oleh Reksa Dana Panin Dana Prima, yakni senilai 38,79 persen.
Keduanya menempatkan sekitar 50 persen sampai 95 persen dananya pada efek bersifat ekuitas, untuk kemdian menaruh sisanya 5 persen hingga 50 persen pada instrumen beresiko rendah, yaitu pasar uang. Menyusul dibelakang keduanya, ada Reksa Dana Syailendra Equity Opprtunity Fund yang mencatatkan imbal hasil sebesar 33,08 persen, dan kemudian Danareksa Mawar Fokus 10 senilai 31,14 persen.
Kondisi sosial politik yang relatif stabil, nilai inflasi yang mulai terkendali, serta pertumbuhan makro ekonomi Indonesia yang cukup tinggi membuat potensi reksa dana saham untuk bertumbuh lebih besar lagi menjadi terbuka lebar. Terlebih jika melihat suku bunga acuan (BI Rate) yang kemungkinan hanya akan naik sebesar 25 basis poin lagi ditahun ini.
Ayyi Achmad Hidayah
Tabel
Sepuluh Reksa Dana Saham Dengan Imbal Hasil Terbesar
Setahun Terakhir
No | Reksadana Saham | Imbal Hasil 1 Bulan (persen) | Imbal Hasil 1 Tahun (Persen) |
1 | Panin Dana Maksima | 4,33 | 71,81 |
2 | Panin Dana Prima | 3,38 | 38,79 |
3 | Syailendra Equity Opportunity Fund | 1,84 | 33,08 |
4 | Danareksa Mawar Fokus 10 | - 0,38 | 31,14 |
5 | HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2,63 | 28,88 |
6 | MNC Dana Ekuitas (D/H Big Bhakti Ekuitas) | 0,55 | 28,86 |
7 | Reksadana Grow-2- Prosper | 2,00 | 25,93 |
8 | Schroder Dana Istimewa | 3,97 | 25,83 |
9 | TRIM Kapital | 3,39 | 25,36 |
10 | Danareksa Mawar | 1,74 | 25,19 |
Sumber: Infovesta Utama
Langganan:
Komentar (Atom)





















